KKP Alokasikan Rp 1,3 Triliun

perikanan

KKP Alokasikan Rp 1,3 Triliun untuk Masyarakat Pembudidaya Ikan

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mengalokasikan anggaran sebesar 80,04 persen atau setara dengan Rp1,3 triliun untuk stake holder dan masyarakat. Anggaran ini akan menjadi bantuan langsung bagi masyarakat melalui beberapa kegiatan prioritas.

“80,04 persen  ini setara dengan Rp1,3 triliun yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan prioritas, sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti,” demikian yang disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/02).

Landasan kegiatan prioritas tersebut adalah tiga pilar pembangunan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Slamet lalu menambahkan bahwa perikanan budidaya akan selalu mendukung tiga pilar pembangunan tersebut.

“Untuk mendukung kedaulatan sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, kita wujudkan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di unit usaha perikanan budidaya dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB),” jelas Slamet.

Lebih lanjut Slamet mengatakan bahwa perikanan budidaya sangat cocok dengan pilar keberlanjutan. “Perikanan budidaya yang berkelanjutan sangat sesuai untuk dilaksanakan. Keberlanjutan yang ingin dicapai adalah keberlanjutan usaha atau ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” lanjut Slamet.

Dukungan DJPB sesuai pilar keberlanjutan yaitu melalui penyediaan benih untuk restocking, benih untuk usaha budidaya polikultur atau multi spesies, dan penyediaan bibit mangrove untuk ditanam di kawasan tambak. Beberapa program prioritas yang dicanangkan adalah penyediaan 100 juta benih dan penyediaan bibit pohon mangrove kurang lebih sebanyak 600 ribu batang.

Untuk pilar kesejahteraan, DJPB membantu secara riil melalui bantuan kebun bibit rumput laut di 20 provinsi, budidaya biofloc sebanyak 5 paket, sarana budidaya kekerangan sebanyak 60 paket, dan sarana budidaya minapadi sebanyak 760 paket.

“Untuk mendukung kesejahteraan, tentu saja semua program kita muaranya adalah peningkatan kesejahteraan. Di samping itu juga ada bantuan lain seperti bantuan pakan ikan dan program pra sertifikasi hak atas tanah (pra SEHATKAN)”, tambah Slamet.

 

sumber : kkp.go.id